,


Jumat, 30 Agustus 2013 - 22:24:01 WITA
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: LIPUTAN KHUSUS - Dibaca: 584 kali

Lawan Rakyat, Galang Tokoh Agama

PT AMS 'Ngotot' Eksploitasi Pulau Bangka


PT AMS

Minut, ME

Gelombang penolakan masyarakat Pulau Bangka tak menyurutkan hasrat PT Mikgro Metal Perdana (MMP) untuk mengeksploitasi biji besi di tanah itu. Berbagai strategi diracik, termasuk ‘mengelus’ para rohaniawan untuk menjadi ujung tombak peredam ledakan perlawanan. Rakyat pun meresposnya dengan menegaskan komitmen penolakan.

 

Tercium kabar, dalam waktu dekat PT MMP akan menjalankan tahap eksploitasi di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Pasca disetujuinya Amdal perusahaan asal Cina ini, diduga kuat izin eksploitasipun telah dikantongi. Proses tersebut terus berjalan walaupun masih mendapat beragam bentuk penolakan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat di lokasi yang akan dijadikan tambang.

 

Teranyar, perusahaan tambang biji besi di Pulau Bangka Likupang Timur itu, mulai intes melakukan penetrasi guna mendekati warga, termasuk kepada sejumlah tokoh agama.

 

Diketahui, Kamis (29/8) kemarin, PT MMP yang didampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut berkumpul di lantai III aula kantor bupati dengan sejumlah tokoh agama. Menurut sumber, para rohaniawan ini dikumpul guna melakukan pendekatan persuasif demi memuluskan niat menggaruk keuntungan di pulau kecil tersebut.

 

"Para tokoh agama sengaja dipanggil PT MMP dengan tujuan mendekati mereka agar dapat membujuk warganya sehingga merelakan lahan mereka untuk digarap kepentingan tambang," ujar sumber yang enggan namanya dikorankan.

 

Terpisah, Kadis Pertambangan dan Energi Pemkab Minut, Allan Mingkid, yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan, para tokoh agama sudah sepakat dan menyatakan warganya telah rela melepaskan tanah mereka untuk dijadikan lahan tambang. "Warga di sana sudah setuju. Tokoh agama pun sudah setuju," ungkapnya singkat.

 

Sementara Plh Kepala BPLH Minut, Danso mengungkapkan, Amdal PT MMP memang sudah ada, dan sudah dikeluarkan SK pengelolaan hasil produksi."Untuk pertemuan dengan tokoh agama, saya tidak ikut, jadi tidak tahu apa yang mereka bicarakan," tandasnya.

 

WARGA TETAP MENOLAK 

Tekanan, hasutan hingga rayuan yang dialami masyarakat Pulau Bangka, ternyata tak juga menyurutkan semangat perlawanan mereka. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Onal Rumimpunu, tokoh pemuda Likupang. Warga Pulau Bangka tetap tidak akan setuju ada eksploitasi di lahan mereka.

 

"Kami tetap tidak setuju dengan upaya PT MMP ini. Harus diketahui Pulau Bangka itukan bukan daerah yang layak untuk pertambangan. Daerah itu justru kawasan pariwisata,” ketusnya.

 

Mendekati tokoh agama tidak akan mengendurkan penolakan warga. “Upaya mendekati tokoh agama itu tidak bermanfaat dan tidak ada pengaruhnya karena warga sudah komitmen untuk menolak. Jadi biarpun para pendeta dan ustad-ustad sudah didekati dan terpengaruh, masyarakat tidak akan ikut terpengaruh,” pungkasnya.

 

Ancaman bencana bagi Pulau Bangka akan dihindari dengan menolak pengoprasian PT MMP. “Jika eksploitasi dimulai, itu awal bencana bagi tanah kami dan masyarakat yang mendiami pulau itu. Makanya sebelum itu terjadi, masyarakat akan terus melakukan penolakan. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Lebih baik melawan sekarang daripada mati ditelan bencana besok,” tegas Noldy Serang, warga Kahuku Pulau Bangka.

 

“Ancaman ini sengaja didatangkan kepada kami dan pemerintah ikut memuluskannya. Sebab perizinan yang perusahaan dapat karena ada kerja sama pemerintah dan pengusaha. Kami sangat menyesalkan hal ini,” sesal Moldy.

 

Masyarakat juga menyesalkan jika mereka dikorbankan karena kepentingan elit pemerintah dan pihak-pihak tertentu. “Pemerintah harusnya mendukung dan membela kami rakyat. Bukan sebaliknya mengorbankan kami karena kepentingan oknum-oknum tertentu. Kami ini korban konspirasi para elit dengan kapitalis. Ini terjadi karena ada permainan di tingkatan atas,” keluhnya.

 

Sumber Media Sulut di lingkup Pemkab Minut membenarkan jika pemerintah memang sangat mendukung kehadiran PT MMP di Pulau Bangka. “Pemerintah tetap berupaya memuluskan kehadiran perusahaan di Pulau Bangka. Makanya segala upaya yang bisa menghambat akan disingkirkan. Cotohnya, Kepala BPLH lama itu ada indikasi diganti Bupati karena dianggap melawan. Ia dianggap memperlambat proses pengurusan Amdal perusahaan. Padahal dia mungkin tahu ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan,” ungkap sumber sembari meminta namanya tidak dikorankan. 

 

TOKOH AGAMA HARUS BERPIHAK PADA RAKYAT 

Sikap lembaga agama dan para tokoh agama yang disinyalir ikut terlibat dalam konspirasi dengan penguasa dan pengusaha untuk memuluskan pengoprasian perusahaan tambang di Minut, mendapat tanggapan kritis dari pemerhati lingkungan hidup Sulut, Denni Pinontoan.

 

Agama atau gereja seharusnya ada di pihak rakyat atau jemaat. “Keberpihakan itu bukan tanpa dasar. Secara teologis dikatakan menjadi ‘garam dan terang dunia’. Itu berarti menjadi bagian dari umat,” nilainya.

 

Fungsi semua agama bagaimana memberdayakan umat dan bersama-sama umat menghadapi segala ancaman. Dalam pengertian jika rakyat itu berhadapan dengan ancaman bagi kehidupannya. “Agama-agama itu lahir dari refleksi penderitaan manusia. Kalau sesuatu itu mengancam perdamaian, kebersamaan, kebahagiaan, mestinya agama ada di pihak itu dan memberi damai. Makanya kalau gereja lebih berpihak kepada pihak-pihak yang menghancurkan harapan-harapan itu, patut diertanyakan peran dari agama atau gereja itu. Kalau demikian yang akan terjadi, gereja sedang mengalami disorientasi kehadiran,” ulas teolog UKIT ini.

 

Jika ada tokoh agama yang terlibat dalam usaha eksploitasi tambang di Pulau Bangka, itu sebuah pergeseran. “Ketika ada tokoh agama lebih berpihak pada kepentingan pemodal ketimbang kepada rakyat, itu sebuah gejala bahwa agama sedang tidak menjadi apa-apa bagi umat.  Makanya tidak heran kalau jemaat mulai kehilangan penghormatan terhadap agama atau gereja, mulai tidak lagi menghormati tokoh agama,” tegasnya.

 

“Masakkan LSM bisa bersama-sama dengan rakyat kemudian gereja tidak bisa. Di kitab suci manapun, semua merefleksikan bagaimana manusia harus sejahtera. Makanya semua kuasa yang mengancam semua itu, mestinya posisi agama di pihak yang melawan. Fungsinya, tokoh-tokoh agama ada di situ. Jika mereka bersama-sama penguasa dan pengusaha, ini gejala mereka tidak lagi berperan,” imbuhnya. (rikson karundeng/risky pogaga/media sulut)


Apa Komentar Anda?


Berita Terkait